“Pengawasan tidak boleh berada di tangan orang yang punya kepentingan langsung terhadap perusahaan yang diawasi,” kata Koordinator Nasional Jatam Melky Nahar.
“Publik berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih dari kepentingan bisnis keluarga.”
Media dan publik kini menunggu langkah konkret: apakah warisan saham akan dikelola sebagai aset transparan atau akan melebur menjadi gurita bisnis yang tak terpisahkan dari kekuasaan publik?***
