LANGITVIRAL.COM - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, fenomena politik dinasti kembali menjadi perhatian publik. Isu ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap proses demokrasi dan kemungkinan praktik kecurangan.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, politik dinasti dapat merusak kesehatan demokrasi di Indonesia.
"Praktik politik dinasti yang terjadi selama ini memang sangat merugikan kondisi demokrasi kita," ujar Khoirunnisa dalam diskusi bertajuk 'Kecurangan Pilkada 2024: Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN' di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, pada Selasa, 12 Agustus 2024.
Khoirunnisa menegaskan bahwa Pilkada seharusnya menjadi arena pertarungan gagasan dan ide antara calon-calon.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersolidaritas guna mencegah penyebaran politik dinasti agar proses demokrasi tetap sehat.
Baca Juga: Siswi SMP Jadi Korban Pemerkosaan hingga Dibunuh di Palembang, Pelaku Baru Berusia 16 Tahun
Tren Politik Dinasti di Indonesia
Penelitian Nagara Institute pada 2020 menunjukkan bahwa terdapat 59 kepala daerah yang terlibat dalam praktik politik dinasti dari tahun 2005 hingga 2015.
Angka ini meningkat menjadi 86 kepala daerah dalam periode 2015 hingga 2018. Pada Pilkada 2020, jumlah calon yang terpapar politik dinasti mencapai 124 orang.
Angka-angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam tren politik dinasti, dan kemungkinan besar, Pilkada 2024 akan menunjukkan lebih banyak calon dengan latar belakang dinasti politik.
Politik Dinasti di Pilkada 2024
Dalam diskusi 'Kecurangan Pilkada 2024: Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN', Themis Law Firm mengidentifikasi 35 daerah yang berpotensi memiliki dinasti politik di Pilkada Serentak 2024.
Di antara daerah ini, terdapat 42 figur politisi dengan latar belakang keluarga politik yang berpotensi maju dalam Pilkada.
Baca Juga: Timnas Indonesia Tahan Imbang Arab Saudi, Ini Kunci Keberhasilan Mereka
Artikel Terkait
Nusron Wahid Imbau Harga Hak Politik Presiden dan Menteri, Asal Tak Pakai Fasilitas Negara
Nusron Wahid : Tidak Ada Peristiwa Politik Baru dari Mundurnya Ahok
Forum Guru Besar Indonesia Himbau Civitas Akademika Hindari Pernyataan Yang Menggiring Opini Politik Elektoral
Megawati Sebut Posisi Politik PDIP Diputuskan di Kongres
Pengamat Soal Maulana: Terlalu Banyak Janji Politik, Hati-hati Nanti Tak Terpenuhi