Di tengah tantangan fiskal, Haris juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan KPK. Saat ini sekitar 60% anggaran daerah masih bergantung pada dana transfer pusat.
Baca Juga: Prabowo Sebut akan Berjuang Lewat Diplomasi RI-Saudi agar Biaya Haji Lebih Murah
“Ketika dana transfer ke daerah dikurangi, tentu ruang gerak kami menjadi lebih terbatas. Namun, dengan komitmen dan penguatan tata kelola, kami yakin bisa tetap memenuhi harapan masyarakat," tegasnya.
Terlebih, nilai MCP Jambi pernah ada di posisi terbaik, sekarang menurun, dan itu akan dievaluasi. "Kami tidak khawatir, karena KPK ini teman kita. Kami siap berkoordinasi,” ujarnya.
Menutup Luka Lama, Membuka Kesadaran Baru
Tak bisa dimungkiri, Jambi masih menyisakan catatan kelam dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2018 terkait pengesahan RAPBD 2017 dan 2018. Kala itu, Gubernur Jambi 2016–2021, Zumi Zola, ikut terseret.
Dugaan suap "uang ketok palu" senilai Rp2,3 miliar juga menjerat 52 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014–2019. Dari jumlah tersebut, 24 orang telah dijatuhi vonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap.
Baca Juga: Simak! Ini Kata Mahfud MD terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Belajar dari pengalaman itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan dan menyambut baik pendampingan dari KPK.
“Kami sadar masih banyak hal yang perlu pendampingan. Di DPRD, tarik-menarik aspirasi pokok-pokok pikiran (pokir) itu nyata. Kami tak bisa menyalahkan siapa pun, karena semua ingin mengakomodasi konstituen,” jelas Hafiz.
Ia juga mengakui bahwa tekanan politik sejak proses pemilihan menjadi tantangan tersendiri bagi pejabat daerah dalam memperbaiki sistem tata kelola.
“Sebenarnya menjadi pejabat itu sudah cukup. Tapi proses menuju jabatan itu berat, beban politik sangat besar. Semoga ke depan dalam hal ini juga ada perbaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Muaro Jambi BBS Usulkan Ini ke Menhub Dudy
Sebagai penutup, seluruh jajaran Pemprov Jambi melakukan penandatanganan Komitmen Antikorupsi yang memuat delapan poin penguatan.
Antara lain: penolakan terhadap gratifikasi dan pemerasan, dukungan terhadap penegakan hukum, penguatan pencegahan berbasis MCP, transparansi dan partisipasi dalam perencanaan APBD.