Baca Juga: Wow! Ini 7 Jalan Paling Ekstrim di Indonesia, Nomor 1 Gak Nyangka
Fauzi menilai dengan adanya temuan BPK terhadap obat kadaluarsa di RS Raden Mattaher ini, menunjukan bahwa tidak adanya kematangan dalam perencanaan untuk menjawab kebutuhan yang mengakibatkan obat terkesan mubazir.
"Itu kan pakai uang rakyat, ya memang harus dipertanggungjawabkan. Saya kira, ini kan temuan BPK, dan program kegiatannya sudah direncanakan. Maka menurut Fraksi Demokrat ini juga dibagian perencanaan itu harus matang, kebutuhan barang barang yang akan dibeli itu, terutama obat. Sayang sampai Rp1,26 miliar itu kadaluarsa," ujarnya
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan akan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak RSUD Raden Mattaher.
"Ini kan masalah teknis, kita belum tahu. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan apa, nanti kita ya," katanya setelah mendengar pandangan Fraksi Fraksi di Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Baca Juga: Resep Bakmi Goreng Ala Restoran yang Lezat dan Nikmat
Selanjutnya, Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi melalui Wakil Direktur Keuangan Ferdiansyah tak membantah soal temuan obat-obatan kadaluarsa yang belum juga dimusnahkan itu.
Menurutnya, hal tersebut sudah diusulkan dari instansi farmasi ke direktur. "Sudah disposisi, berarti di bagian aset ke Gubernur, itu sudah tahun 2014, tapi penghapusannya sudah diproses," katanya, dikutip dari jamberita.com.
Ferdiansyah menegaskan, ke depan instalasi farmasi RSUD Raden Mattaher juga harus dapat menyiapkan perencanaan lebih matang. Ini supaya tidak ada lagi obat yang terkesan mubazir karena kadaluarsa.
Menurutnya, fungsi instalasi farmasi itu menjamin ketersediaan obat. Instalasi farmasi harus bisa membuat perencanaan kebutuhan obat berdasarkan histori.
Baca Juga: NASA Temukan Lubang Hitam Supermasif Tertua yang Terbentuk 1 Miliar Tahun Setelah Big Bang
"Bisa dilihat dari tahun tahun kemarin, biasa yang dipakai apa, kemudian supaya obat tidak kosong itu harus ada namanya bufferstock minimal, misalnya obat tertentu sekian, kalau sudah melewati minimal, harus diadakan lagi, jangan sampai obat habis, nanti pas pasien butuh obat kosong, susah kita," tuturnya.
Ia juga menegaskan meski persoalan obat di bagian pelayanan, tetapi dirinya sudah meminta ke bagian instalasi farmasi harus bisa membuat semacam manajemen resiko terkait dengan hal hal yang berpotensi terjadi, salah satunya kadaluarsa dan obat kosong.
"Instalasi farmasi harus bisa membuat strategi, kalau obat habis harus buat bufferstock minimal, jangan sampai obat habis, kalau terkait kadaluarsa, instalasi farmasi juga harus bisa memproyeksikan obat obatan berdasarkan histori yang memang terpakai, mungkin kedepan seperti itu. Jadi pembelian obat dapat digunakan yang memang berdasarkan kebutuhan oleh pasien yang diusulkan oleh setiap dokter yang berada di pelayanan. Itu dana nya ada dua, APBD dan ada BLUD," pungkasnya. ***
