JAMBI, LANGITVIRAL.COM - Gubernur Jambi Al Haris, mengapresiasi acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik karena ini sebuah bentuk pendidikan keterbukaan, edukasi.
Semakin hari katanya, semuanya semakin dituntut lebih terbuka dalam melayani masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik.
"Hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari pemerintah," kata Gubernur Jambi Al haris, saat menghadiri Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2024.
Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi, bertempat di Ball Room Swiss-Belhotel Jambi, Rabu 11 Desember 2024 malam.
Baca Juga: Wamen PPPA : Gubernur Jambi Peduli Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan
Atas nama masyarakat dan Pemprov Jambi, Gubernur Jambi Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi atas upaya dalam melaksanakan pendampingan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
Fungsi-fungsi pengawasan, mediasi, dan advokasi yang telah dijalankan Komisi Informasi Provinsi Jambi menjadi pendorong penting bagi instansi pemerintahan untuk lebih transparan dan akuntabel.
Dia apresiasi acara itu karena sebuah bentuk pendidikan keterbukaan untuk semua. Dimana semakin hari semakin dituntut lebih terbuka dalam melayani publik.
"Artinya adalah ini barometer kita semua bahwa ketika kita dalam melayani publik dengan cara-cara terbuka, maka akan dinilai bahwa kita adalah lembaga publik yang betul-betul siap siaga untuk dikoreksi," ucap Al Haris.
Al Haris mengajak lembaga-lembaga vertikal dinas instansi untuk pertahankan ini semua, agar betul-betul menjadi aparatur yang memang tujuannya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
"Sebagai pelaksana pemerintahan dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik secara maksimal sebagai ikhtiar untuk mencapai pelayanan publik yang prima kepada masyarakat," kata dia.
Dijelaskan Al Haris, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan publik di Provinsi Jambi, perlu ada keseimbangan antara Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik.
"Sebagai penyelenggara pemerintahan para pejabat untuk lebih siap, harus terbuka dan informatif kepada bangsa, serta tidak ada lagi yang ditutupi dari sebuah pelayanan terbuka oleh lembaga-lembaga apakah itu LSM, media dan sebagainya," kata dia.