“Kalau itu terjadi, maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling nggak bisa bersaing dengan negara lain,” imbuhnya.
Menurut Purbaya, saat ini tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tak hanya menahan inflasi tetap rendah, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan.
Catatan Inflasi di Indonesia saat Orde Baru
Presiden Soeharto menjadi pemimpin negara terlama yang menduduki jabatannya selama 32 tahun, mulai tahun 1966 hingga 1998.
Selama 32 tahun itu, gejolak ekonomi pun menghampiri Indonesia dengan inflasi tinggi yang kemudian dapat diredam oleh pemerintah.
Inflasi di Indonesia bahkan mencapai hiperinflasi di tahun 1966 dengan kenaikan 635 persen, imbas dari kenaikan di akhir kepemimpinan Soekarno.
Hiperinflasi tersebut kemudian diatasi dengan kebijakan-kebijakan dari Menteri Keuangan saat itu, Fransiscus Xaverius Seda yang menjabat pada 1966-1968 dan berhasil menurunkannya ke 112 persen.
Balancing model anggaran penerimaan dan belanja negara didorong oleh pemerintah untuk ‘melawan’ kebijakan sebelumnya yang banyak mencetak uang.
Baca Juga: Bansos Digital Nasional Ditargetkan Meluncur Mei 2026, Tunggu Evaluasi Uji Coba di Banyuwangi
Dengan kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I yang mendorong swasembada, pada tahun 1970 pertumbuhan ekonomi berada di angka 10,92 persen.
Sementara inflasi naik lagi hingga 47 persen di sekitar tahun 1973-1974 karena banyaknya uang yang beredar usai kran kredit perbankan dibuka, namun di tahun 1974–1975 inflasi berhasil diturunkan dengan kebijakan stabilisasi ekonomi ke 21 persen.***
