“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu harus dibicarakan dulu minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” kata Saan kepada awak media, Sabtu 11 Oktober 2025.
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, penggunaan dana publik untuk pembangunan ulang pesantren harus disertai pertimbangan transparansi dan mekanisme hukum yang jelas.
Saan menilai, tanpa koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, kebijakan tersebut bisa menimbulkan persepsi keliru di tengah publik.
“Tujuannya memang baik, untuk membantu. Tapi kalau menimbulkan polemik, kan kasihan juga pesantrennya,” ucapnya.
Saan menambahkan, niat baik pemerintah perlu diimbangi dengan perencanaan yang hati-hati agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan anggaran negara.
“Itu niat baik dari Kementerian PU, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Menanti Langkah Konkret Pemerintah
Tragedi Al-Khoziny tidak hanya menjadi refleksi atas pentingnya pengawasan pembangunan dan keselamatan konstruksi, tetapi juga membuka perdebatan baru tentang batas tanggung jawab negara dalam mendukung lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny dilakukan dengan transparan, sesuai aturan, dan tidak mengesampingkan rasa keadilan bagi masyarakat luas.***
