Baca Juga: Menkeu Purbaya Ingatkan Gen Z soal Investasi hingga Jebakan Keuangan Digital di Medsos
Terbaru, pria kelahiran Bogor tersebut menyatakan bahwa target itu dapat dicapai jika pemerintah bisa mengelola potensi ekonomi dari permintaan domestik.
"Selama kita mampu me-manage domestik demand dengan baik, dengan kebijakan fiskal dan domestik yang baik, kita bisa tumbuh, mungkin di atas 6-6,5 persen," ucap Purbaya di acara Great Lecture Institute di Jakarta, Kamis 11 September 2025.
2. 'Suntikan' Rp200 Triliun ke Himbara
Selain target pertumbuhan ekonomi 6 persen, Purbaya juga langsung mengambil langkah dengan menggelontorkan dana senilai Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca Juga: Tak Hanya Sekali, Menkeu Purbaya Ternyata Sering Kenakan Outfit Andalan di Berbagai Kesempatan
Dana tersebut, kata Purbaya, akan diberikan kepada Himbara ke dalam bentuk deposito on call yang diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana," ujar Purbaya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat 12 September 2025.
"Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak," imbuhnya.
Terkait pro dan kontra yang timbul atas kebijakan ini, Purbaya juga telah memastikan langkah tersebut tidak berdampak pada perubahan anggaran.
Baca Juga: Bupati Muaro Jambi Tandatangani Nota Kesepakatan dengan 3 Perguruan Tinggi di Jambi
"Ini bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Enggak ada yang salah, saya sudah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu," kata Purbaya di Istana Negara pada Selasa 16 September 2025.
3. Supervisi Kementerian
Lebih lanjut, mantan direktur utama PT Danareksa Securities itu juga akan mengambil langkah tegas terkait kinerja kementerian dan lembaga dalam penyerapan anggaran.
Purbaya pun menegaskan akan mengambil kembali anggaran kementerian yang tak dibelanjaan hingga akhir tahun ini dan telah mendapat restu dari Presiden Prabowo.
