Komitmen Kementerian Pariwisata dan Pemkab Manggarai Barat Perkuat Tata Kelola Pengunjung di Destinasi Labuan Bajo

Photo Author
- Senin, 7 Juli 2025 | 17:59 WIB
Momen foto bersama Kemenpar RI bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam penguatan tata kelola pengunjung di destinasi pariwisata Labuan Bajo.
Momen foto bersama Kemenpar RI bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam penguatan tata kelola pengunjung di destinasi pariwisata Labuan Bajo.

Baca Juga: Nurmala Kartini Jadi Calon Dubes Jepang, Ibu Bos Danantara Itu Pernah Berkiprah di 3 Negara Amerika Selatan

"Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana meningkatkan kunjungan wisata diluar kawasan TNK. Perbandingan kunjungan di Labuan Bajo saat ini adalah 18% di luar wilayah TNK dan 82% masih terkonsentrasi di dalam kawasan TNK.

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan asing saat ini adalah 67% dari jumlah wisatawan domestik dan lokal, berbanding terbalik pada masa covid-19 dimana proporsi kunjungan wisatawan domestik lebih tinggi dan Ini menjadi tantangan tersendiri pada saat TNK wajib menerapkan visitors management, sehingga kunjungan wisatawan ke destinasi di wilayah mainland harus didorong.

Ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita semua untuk membuat target kinerja yang lebih spesifik, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di luar TNK", jelas Frans.

FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang menyampaikan beberapa paparan dari bidangnya masing-masing, sejumlah narasumber tersebut antara lain:

Baca Juga: AS vs Rusia Ihwal Perang Ukraina: Trump Kesal Tak Ada Kemajuan, Putin Klaim Tiada Kata Menyerah

Fadjar Hutomo, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, yang membahas pentingnya crisis management dan respon cepat di destinasi.

Benarivo Triadi Putra, Co-Founder & CEO Atourin, yang mempresentasikan gagasan teknis tentang penguatan manajemen pengunjung melalui pendekatan digital dan pelibatan komunitas lokal.

Menutup FGD, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BPOLBF, sekaligus Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Wilayah II Kemenpar, Dwi Marhen Yono, menyampaikan sejumlah poin penting hasil diskusi dan langkah tindak lanjut:

* Pentingnya segera menetapkan do's and don'ts di kawasan wisata, termasuk pembuatan peta zona perairan untuk kapal wisata agar aman dari arus dan gelombang tinggi.

Baca Juga: Ingar Perundungan Digital Mengintai Anak, Menkomdigi Sebut Game ‘Ramah’ Dimulai dari Developer Perempuan

* Percepatan pengembangan kawasan otoritatif Parapuar yang saat ini tengah difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, listrik, dan pasokan air bersih.

* Inisiasi penyelenggaraan pertunjukan budaya khas Manggarai di Parapuar, yang dapat menjadi atraksi unggulan di mainland (darat), sejalan dengan konsep 60% wisata darat dan 40% wisata bahari untuk pemerataan destinasi.

* Harapan besar terhadap kolaborasi lintas sektor akan meningkatkan tata kelola pariwisata Labuan Bajo yang seimbang dan inklusif, sesuai dengan visi BPOLBF untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, berkualitas premium, dan berkelas dunia.

FGD ini menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPOLBF, instansi dan lembaga pemerintah lainnya di daerah, dan seluruh stakeholder pariwisata yang ada di Manggarai Barat untuk secara bersama-sama menyusun kebijakan strategis yang mampu meningkatkan daya tarik Labuan Bajo dan sekitarnya sekaligus mempertahankan keberlanjutan Pariwisata.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alisya Novira

Tags

Rekomendasi

Terkini

X