Sebab, aplikasi ilegal memaksa kita untuk sukarela memasukkan data pribadi seperti nomor telepon yang tidak terjamin keamanannya.
Baca Juga: Pjs Gubernur Sudirman Sambut Baik Kerjasama Dengan Korsel
2. Serangan Malware
Malware pada dasarnya adalah program komputer yang dirancang untuk merusak dan menyusup ke sistem komputer. Salah satu yang terkenal berbahaya adalah spyware.
Sebab, malware tersebut mempunyai kemampuan mengumpulkan data-data pribadi user dan mengirimnya ke pihak ketiga tanpa persetujuan user.
3. Social Engineering
Social Engineering yaitu penggunaan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data sensitif, seperti nama lengkap, username, ataupun password.
Manipulasi itu melalui media sosial dengan menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya.
Baca Juga: 4 Fakta Unik MotoGP Mandalika 2024, Salah Satunya Balapan Menantang di Tepi Laut
Peraturan Terkait Kebocoran Data
Terkait insiden itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kebocoran data di Indonesia.
Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik, melanggar kesusilaan." tulis Pasal 27 Ayat 1 dalam UU ITE.
Kedua, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Setiap orang dilarang secara hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi." tulis Pasal 65 Ayat 1 dalam UU PDP.
Langkah Mitigasi Kebocoran Data
Langkah pencegahan yang paling cepat dan praktis terhadap insiden kebocoran data, yaitu memperbaharui data privasi.
Ibarat sebuah pintu, jika ada pelaku kriminal yang sudah menduplikasi kuncinya, maka cara paling ampuh adalah mengganti set pintu dengan yang baru.
