Sasmito menuturkan, jika Presiden Prabowo dan DPR ingin membela kepentingan publik, sejumlah langkah bisa ditempuh.
"Pertama, audit ulang bailout dan penjualan saham oleh BPK dan auditor independen. Kedua, membuka dokumen lama, mulai dari laporan BPK, catatan KPK, hingga notulensi sidang kabinet," tuturnya.
"Ketiga, menjajaki negosiasi dengan pemegang saham pengendali, misalnya melalui peningkatan pajak dividen, CSR strategies, atau skema kompensasi," terang Sasmito.
Terakhir, Sasmito menuturkan juga saran langkah Pemerintah RI yang dapat mengedepankan komunikasi publik yang transparan agar isu ini tidak dipolitisasi
Baca Juga: Viral Bassist Feast Emosi ke Aparat yang Diduga Bertindak Kasar Terhadap Penonton saat Moshing
Jadi, Wajar Ditinjau Ulang atau Sesat?
Pertanyaannya, apakah wacana meninjau ulang bailout BCA benar-benar sesat? Menurut Sasmito, jawabannya, tidak.
Menurut Sasmito, hal itu justru yang sesat adalah jika publik dibiarkan menutup mata terhadap sejarah penggunaan uang negara.
Audit, transparansi, dan keberanian mengoreksi masa lalu tidak akan melemahkan stabilitas ekonomi, melainkan memperkuat fondasi moral dan kepercayaan rakyat kepada negara.
Baca Juga: Mandat Prabowo dalam Pidato Kenegaraan: Saya Tugaskan Danantara Bereskan BUMN
"Bangsa ini berhak tahu apakah bailout BCA dilakukan demi kepentingan rakyat, atau hanya menguntungkan segelintir pemilik modal," tukasnya.***