MUARO JAMBI, LANGITVIRAL.COM - Rakor yang mengangkat tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi” di Wilayah I yang meliputi Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu dimulai pukul 09:00WIB hingga pukul 16:00WIB.

Dalam keterangannya, Bupati Muaro Jambi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mendukung pemberantasan korupsi, terutama melalui peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi indikator utama dalam pencegahan korupsi di daerah.

“Kami berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal dan memperbaiki sistem pemerintahan secara menyeluruh.

Baca Juga: Tragis! Ini Penyebab Mempelai Pria Dibacok Saat akan Menikah

Capaian MCP akan terus kami tingkatkan sebagai bukti keseriusan kami membangun birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar Bupati BBS.

Rakor ini juga membahas berbagai strategi konkret, termasuk penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang digagas oleh pemerintah pusat, dan menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam Kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen oleh masing-masing Bupati/Walikota dan Ketua DPRK Kab/Kota tentang Pencegahan Korupsi di daerah dan Penandatanganan Target MCP Tahun 2025.

Baca Juga: Manfaat Jus Pare untuk Kesehatan: Pahit yang Kaya Khasiat

Penandatanganan ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun budaya integritas dan pelayanan publik yang bersih.

Untuk menindaklanjuti dari rakor yang diselenggarakan KPK itu, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno berkomiten akan selalu melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh serta merata, di sistem internal Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.

“Kedepan kami berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara ketat diinternal terhadap sistim pemerintahan secara menyeluruh untuk membuktikan tindak lanjut dari rakor ini.” Sebut Pria yang akrab disapa BBS.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada integritas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi yang kuat dengan KPK menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas,” ujar Bupati BBS seusai acara.***