Dalam materi yang ia paparkan kepada kepala daerah, Sri Mulyani juga menyinggung tentang efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.
Seperti yang diketahui, negara telah menyusun langkah untuk penghematan anggaran dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan total Rp306,69 Triliun.
Rinciannya adalah Rp256,1 Triliun merupakan efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Sementara Rp50,59 Triliun berasal dari transfer ke daerah.
Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.
Aturan tersebut kemudian dikuatkan dengan Kementerian Keuangan yang mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran dengan menyasar 6 pos transfer ke daerah (TKD).
TKD yang terdampak dari aturan ini adalah dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana otonomi khusus (dana otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.
Meski ada pemotongan anggaran untuk APBD, Sri Mulyani dalam sesinya meminta para kepala daerah mengoptimalkan dana yang sudah diberikan.
“Banyak pertanyaan mengenai pelaksanaan Inpres, karena dalam hal ini daerah juga harus berkontribusi,” kata Sri Mulyani.
“Pertanyaannya seperti formula dana bagi hasil dan proyek infrastruktur yang tetap ingin dijalankan,” tambahnya.
Pemateri di Retret Kepala Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam konferensi pers mengenai retret di Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025 mengatakan kalau retret ini untuk memperkuat kompetensi kepala daerah.
Sehingga ada pembekalan yang diberikan kepada kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.
Seperti pada pemahaman tentang tugas pokok sebagai kepala daerah, pemahaman program Asta Cita, hingga program kerja di setiap kementerian.
“Para menteri 42 orang itu akan bicara soal Asta Cita, diturunkan lagi, bukan hanya makan bergizi, tapi soal ketahanan pangan, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, banyak itu," ujar Bima Arya.