LANGITVIRAL.COM - Kasus illegal drilling masih menjadi masalah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Pemerintah pun berusaha mencari jalan keluar, agar bisa menyelesaikan masalah ini.
Terbaru, Gubernur Sumsel Herman Deru, langsung menggandeng aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini.
Gubernur Sumsel Herman Deru, menggandeng Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmad Wibowo, agar masalah illegal drilling di daerahnya itu bisa segera diselesaikan.
Dia juga menggandeng pihak lainnya, demi bersama-sama menangani masalah sumur rakyat itu.
Baca Juga: Rekomendasi Usaha Bagi Pensiunan PNS, Yuk Lakukan
Gubernur Jambi Herman Deru pun membentuk Tim Percepatan yang akan ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Ini dilakukan untuk mengajak mencari solusi yang efektif
"Dalam waktu dekat, kita akan membentuk tim percepatan ini dengan menggunakan SK Gubernur," ujar Herman Deru dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat (Illegal Drilling) di Sumsel yang diadakan di Polda Sumsel.
Dalam rapat koordonasi yang juga dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Tutuka Ariaoji, Pj Bupati Muba, Apriadi, serta beberapa instansi terkait ini.
Di dalam rapat tersebut, kepala daerah diminta untuk terlibat secara aktif, terutama kawasan yang berpotensi terjadinya illegal drilling.
Baca Juga: Muncul Isu Pemerintah Akan Naikan Gaji Pensiunan PNS, Benarkah?
Salah satu wilayah tersebut, Kabupaten Muba, Muratara, Banyuasin, Muara Enim, dan Pali. Kabupaten ini diminta untuk berperan aktif, dalam penanganannya.
Karena, rapat ini memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan dengan aspek kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan kepentingan negara yang harus dijaga.
Di mana, keselamatan dan nyawa manusia menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha di sektor sumur masyarakat, baik dari hulu hingga hilir.
"Rapat ini telah dilaksanakan beberapa kali sebelumnya. Kita berharap bahwa rapat kali ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan masalah ini. Solusi yang baik harus ditemukan agar pemerintah dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Kita anggap rapat ini sebagai tahap finalisasi sebelum kita wujudkan dalam bentuk produktivitas yang nyata," tambah Herman Deru.
