LANGITVIRAL.COM - TNI Angkatan Darat menyatakan akan meninjau secara internal hasil temuan Komnas HAM terkait insiden ledakan dalam proses pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.
Temuan tersebut menyoroti pelibatan warga sipil yang tidak memiliki pelatihan formal dalam kegiatan berisiko tinggi tersebut.
Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, selaku Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM.
"TNI AD pada prinsipnya senantiasa menghargai setiap saran, temuan, tanggapan, maupun rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Wahyu kepada wartawan, Jumat 23 Mei 202.
Wahyu juga menyampaikan bahwa setiap masukan akan digunakan sebagai referensi dalam proses evaluasi internal TNI AD.
“Seluruh masukan tersebut akan kami jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan nantinya," lanjutnya.
Namun demikian, TNI AD masih belum memberikan pernyataan resmi terkait pelibatan warga sipil dalam aktivitas serupa nantinya.
"Kami menegaskan kembali komitmen TNI AD untuk selalu terbuka," ucap Wahyu.
Sementara itu, Komnas HAM telah merilis hasil penyelidikan yang menyebut sembilan korban warga sipil dalam insiden ledakan tersebut tidak memiliki pelatihan tersertifikasi.
Mereka hanya mengandalkan pengalaman belajar secara otodidak dari sesama pekerja sipil.
"Para pekerja belajar secara otodidak bertahun-tahun, tidak melalui proses pelatihan," ujar anggota Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat 23 Mei 2025.
Pada kesempatan yang sama, Uli juga mengingatkan bahwa pelibatan sipil dalam penanganan amunisi tetap dimungkinkan, namun dengan syarat ketat terkait kompetensi teknis pedoman PBB.
