JAMBI, LANGITVIRAL.COM – DPRD Provinsi Jambi bersama Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna yang digelar Minggu 18 Agustus 2024, sebuah langkah penting yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyeimbangkan keuangan demi kesejahteraan masyarakat.
Defisit yang Terukur: Menghadapi Tantangan dengan Bijak
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, terungkap adanya ketidaksesuaian antara asumsi awal dalam penyusunan APBD 2024 dengan perkembangan kondisi aktual di lapangan.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet: Presiden Jokowi Dikabarkan akan Lakukan Perombakan pada Hari Senin
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ririn Novianty, dalam laporannya menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus mengambil langkah rasionalisasi untuk menyeimbangkan kembali neraca keuangan daerah.
Ini termasuk mengurangi belanja yang sudah direncanakan dan mencari sumber pendapatan baru.
Ketua DPRD, Edi Purwanto, mengakui bahwa meski terjadi defisit anggaran, kondisi ini masih bisa ditoleransi.
“Dengan adanya transfer daerah dan Participating Interest, defisit sekitar 52 miliar masih dalam batas yang sehat dan dapat dilaksanakan,” ujarnya, menegaskan bahwa langkah-langkah antisipatif telah dilakukan.
Baca Juga: Tragedi di Jambi: Bayi Meninggal Dunia Diduga Setelah Imunisasi, Orang Tua Tuntut Penyelidikan
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Kebutuhan Utama
Dalam pembahasan yang dilakukan oleh tim anggaran DPRD Provinsi Jambi, dilakukan sinkronisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Meskipun ada beberapa program yang harus ditunda hingga tahun 2025, Edi Purwanto memastikan bahwa program-program penting yang bersifat mandatory spending.
Seperti untuk KPU, Bawaslu, pendidikan, dan kesehatan, tetap akan berjalan sesuai rencana.
