LANGITVIRAL.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyelenggarakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) pencegahan pelenggaran dan sengketa proses Pemilu 2024 di Provinsi Jambi.
Rakornas ini berlangsung di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, opening ceremony berlangaung, Jumat 14 Juli 2023 malam dan dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris.
Hadir pada Rakornas ini Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin.
Gubernur Jambi Al Haris pada momen itu mengharapkan tahapan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, sesuai dengan langkah yang sudah ditetapkan dengan aturan yang benar.
Dalam sambutannya Gubernur Jambi memberikan apresiasi dan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia atas pelaksanaan rapat koordinasi nasional ini.
Selain itu, memilih Provinsi Jambi sebagai tempat dari upaya terintegrasi untuk meningkatkan kesiapan dalam pelaksanaan dan pengawasan Tahun 2024.
“Terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia atas pelaksanaan rapat koordinasi nasional ini, yang telah memilih Provinsi Jambi sebagai tempatnya," kata Gubernur Jambi Al Haris.
Pemprov Jambi kata dia, dengan bangga dan senang hati menyambut sebagai bagian dari upaya terintegrasi untuk meningkatkan kesiapan dalam pelaksanaan dan pengawasan Tahun 2024.
Baca Juga: Kasad : Jaga Nama Baik TNI AD dan Bangsa, Maka Kalian akan Dihormati
"Kami berharap serta yakin bahwa Bawaslu RI akan memberikan masukan-masukan bagi daerah dalam persiapan penyelenggaraan dan demi kesuksesan Pemilu Tahun 2024,” ucap Al Haris.
Gubernur menyatakan bahwa Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 sangat penting untuk diikuti.
"Rapat koordinasi ini, sangat bermanfaat sekali dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peserta rapat koordinasi," kata Gubernur Jambi.
Selain itu kata dia, menambah kecakapan dan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan/pengawasan Pemilu dan Pilkada, terutama yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.
