LANGITVIRAL.COM - Hingga kini, upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, terus dilakukan.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan Indonesia untuk mengutamakan proses negosiasi, dalam upaya pembebasan pilot Susi Air ini.
Pasalnya, sampai hari ini belum berhasil melakukan pembebasan terhadap pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang kini masih disandera oleh KKB Papua.
Kata dia, pihaknya meminta negosiasi harus diutamakan. "Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kamis, tanggal 6 juli 2023.
Baca Juga: PetroChina Tegaskan Kepatuhan dalam Proses Investigasi Kasus NEB#9
Untuk diketahui, pilot Susi Air yang bernama Philip Mark Mehrtens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu.
Drama penyanderaan ini terjadi sesaat setelah sang kapten pilot mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro.
Dikutip langitviral.com dari lintaspewarta.com, Meutya Hafid mengatakan, Egianus Kogoya dan kelompoknya juga membakar pesawat yang dikemudikan Mehrtens.
Lanjut Meutya, KKB pun sebelumnya sempat mengancam akan menembak mati Mehrtens. Namun rencana itu berakhir dengan rencana pemenuhan uang tebusan sebesar Rp5 miliar.
Baca Juga: Cara Mudah Usir Kecoa Dalam Rumah, Bisa Pakai Bahan ini
Sehingga, sambung Meutya, agar KKB membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. "Saya berharap, persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan," ujarnya.
Pemerintah kata dia, dimnta untuk tidak berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air saja.
Meski begitu, Meutya juga tetap memahami urgensi bagi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot.
Apalagi, peristiwa ini menyangkut hubungan dengan negara lain. Ia juga meyakini Pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.
