LANGITVIRAL.COM - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah makin dekat. Peran para dai dalam menjaga persatuan dan menghindari pecah belah umat di tengah politik identitas menjadi hal yang sangat penting.
Menghadapi momen Pemilu 2024 ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, mengingatkan agar para dai tetap berhati-hati dan menjauhi kepentingan politik yang bisa merusak ukhuwah umat.
Dalam acara Silaturahim dan Halaqah Dakwah di Kantor Walikota Jakarta Selatan pada Kamis 24 Agustus, Kiai Cholil mengemukakan bahwa para dai memiliki hak untuk berpolitik seperti halnya manusia lainnya pada Pemilu 2024.
Namun, ia menekankan pentingnya agar peran politik yang dijalankan oleh para dai tidak membuat mereka melupakan tugas utama mereka sebagai pembawa pesan dakwah yang harus menjaga persatuan dan persaudaraan umat.
Baca Juga: 10 Minuman Segar untuk Mengatasi Rasa Lelah dan Meningkatkan Energi
"Dai boleh saja berpolitik, boleh saja jadi jurkam, tapi ingat dalam berkampanye harus tetap jaga ukhuwah umat. Jangan sampai memecah belah umat dengan politik identitas," tegas Kiai Cholil.
Dalam konteks ini, Kiai Cholil juga memberikan pemahaman antara politik identitas dan identitas politik.
Menurutnya, politik identitas adalah praktik yang menggunakan identitas tertentu untuk mengadu-domba umat.
Sementara itu, identitas politik adalah hak yang melekat pada setiap individu.
Baca Juga: Resep Sederhana dan Segar Membuat Minuman Jahe
“Politik identitas itu tidak boleh, karena politik identitas ini memecah belah umat dengan narasi politik kebencian baik dari segi suku, ras maupun agama," kata dia.
Menurutnya, identitas politik itu adalah hak semua. "Lita boleh punya identitas kepartaian, identitas agama atau lainnya," jelas Kiai Cholil.
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Muhammad Faiz, yang menjadi pembicara utama dalam acara tersebut, juga menekankan pentingnya para dai belajar dari pengalaman masa lalu.
Dia mengingatkan agar materi dakwah yang disampaikan oleh para dai tidak menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat menjelang, selama, dan pasca Pemilu 2024.