"Kebiasaan flexing anggota DPR harus diperhatikan, supaya tidak melukai hati rakyat di tengah kondisi PHK massal dan outsourcing yang merajalela," ujar Said Iqbal.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, serta sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet.
Menurut Said, Prabowo memberikan respons cepat terhadap aspirasi buruh terkait berbagai rancangan aturan.
"RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun tertunda, dan beliau tadi menyampaikan respons yang sangat cepat," terangnya.
Baca Juga: Jawab soal Pembatalan Tunjangan Anggota DPR RI, Ketua Fraksi Demokrat Nyatakan Siap Dievaluasi
"Tapi beliau juga bilang, tidak bisa sendirian, harus bersama DPR dan partai politik," sambung Said.
Ia menambahkan, buruh juga mengusulkan sejumlah kebijakan lain seperti perancangan ulang sistem pemilu, penghapusan potongan tarif ojek online sebesar 10 persen, hingga reformasi pajak.
"Nah, kami mengusulkan pajak THR, pajak pesangon, dan pajak JHT dihapus. Selain itu, PTKP atau pendapatan tidak kena pajak dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan," tukas Said.***
