LANGITVIRAL.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk meminta keterangan empat menteri Kabinet Indonesia Maju.
Keputusan MK ini terkait dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Rupanya, apa yang dilakukan oleh MK telah menuai apresiasi dari berbagai kalangan.
Menurut Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Baca Juga: Manfaatkan Aplikasi Digital untuk Membuat Ucapan Lebaran yang Kreatif
"Dengan langkah memanggil empat menteri untuk dimintai keterangan, paling tidak akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta.
Empat menteri yang dipanggil MK dalam sidang tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lalu, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mereka dimintai keterangan terkait tudingan bahwa program bansos pemerintah berkontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: DK PWI Pusat Sebut Bantuan BUMN untuk UKW Harus Diterima Utuh
Menurut Arfianto, pertanyaan yang diajukan oleh Hakim MK menunjukkan independensi, karena dapat menggali informasi yang dibutuhkan tanpa terlalu normatif.
Keterangan para menteri ini dianggap penting bagi para hakim untuk mengambil keputusan yang tepat.
Langkah MK ini juga dianggap sebagai bukti independensi lembaga tersebut.
Dengan menyiarkan seluruh proses persidangan secara terbuka dan langsung, MK dapat membuktikan independensinya serta memperbaiki persepsi masyarakat terhadap lembaga ini.
