Menanggapi kabar bahwa penundaan ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran pemerintah, Rini Widyantini membantahnya.
Baca Juga: Berbagai Fakta Kebijakan Larangan Penjualan Gas Elpiji 3 Kg di Penjual Eceran dan Aturan Terbarunya
Ia menegaskan bahwa penundaan ini tidak ada hubungannya dengan pengurangan anggaran belanja negara yang mencapai Rp306,69 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Tidak ada (kaitannya dengan pemangkasan anggaran). Sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa kementerian dan lembaga tentunya perlu mengkonsolidasikan kembali data ASN yang akan dipindahkan, terutama untuk kementerian yang baru," jelas Rini.
Sejak awal, rencana pemindahan ASN ke IKN telah mengalami beberapa kali penundaan.
Awalnya, pemindahan ASN ditargetkan sebelum 17 Agustus 2024, lalu diundur ke September, kemudian ke Oktober, hingga akhirnya ke Januari 2025. Kini, jadwal pemindahan kembali ditunda tanpa kepastian waktu.
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menuturkan bahwa perubahan organisasi di Kabinet Merah Putih turut memengaruhi rencana pemindahan ASN. "Saat ini masing-masing kementerian dan lembaga masih dalam proses konsolidasi internal," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono sempat menyampaikan bahwa ASN akan mulai pindah ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran.
"Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini), kita sedang menghitung semua kesiapan tersebut mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tetapi Maret ada Lebaran, jadi kemungkinan dihitung ulang," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Banjir di Bandara VVIP IKN
Selain kendala pemindahan ASN, Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Bandara Internasional Nusantara sempat mengalami banjir pada 24 Januari 2025.
Genangan air setinggi 5 hingga 10 sentimeter terjadi di sekitar gedung terminal, meskipun berhasil surut pada hari yang sama.
Menurut laporan yang diterima pada 28 Januari 2025, lumpur sisa banjir masih terlihat di sekitar area gedung terminal, sementara genangan air belum sepenuhnya dibersihkan.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, menjelaskan bahwa banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang hampir terjadi setiap hari, sementara saluran drainase belum sepenuhnya selesai dibangun.