LANGITVIRAL.COM - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, melalui Ketuanya, Sasongko Tedjo, menegaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di 30 provinsi di Indonesia harus diterima secara utuh oleh organisasi.
"Tidak ada yang namanya cashback, fee, atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung dari perintah Presiden kepada Menteri BUMN saat pengurus PWI bertemu dengan Presiden di Istana Negara, pada 7 November 2023," ungkap Sasongko dalam pernyataannya pada Sabtu 6 April 2024.
Sasongko menanggapi berita yang beredar tentang dugaan terjadinya penyalahgunaan dana bantuan BUMN oleh oknum pengurus PWI.
Bantuan senilai Rp6 miliar yang disepakati lewat forum humas BUMN tersebut menjadi sorotan setelah terdapat informasi yang menyebutkan sekitar Rp2,9 miliar dari dana tersebut diduga tidak dipergunakan sebagaimana semestinya.
Baca Juga: Kapolri Pastikan Pemudik Terlayani dengan Baik Saat Tinjau Stasiun Pasar Senen
Dalam rapat Dewan Kehormatan pada tanggal 2 April 2024, berbagai pengurus yang terlibat dalam pengelolaan dana bantuan tersebut diminta penjelasan atau klarifikasi.
"Mekanisme di Dewan Kehormatan selalu begitu. Meminta penjelasan selengkap mungkin agar diketahui bagaimana kejadian yang sebenarnya," tambah Sasongko Tedjo.
Dia menjamin Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan kesalahan berdasarkan ketentuan internal organisasi PWI, termasuk Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).
Dewan Kehormatan sedang menyiapkan rumusan keputusan sanksi yang tepat sesuai dugaan pelanggaran yang terjadi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI.
Baca Juga: Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah Buka Puasa Bersama Fatayat NU dan Pendamping PKH
Sasongko menyayangkan beredarnya informasi yang tidak jelas sumbernya, yang berisi spekulasi dan rumor. Dia menegaskan bahwa PWI telah menjaga reputasi dan kepercayaan dengan baik selama ini.
Sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar, PWI diharapkan tidak terlibat dalam tindakan penyalahgunaan dana bantuan dari pihak mana pun, termasuk BUMN.
Dewan Kehormatan PWI meminta kepada seluruh jajaran pengurus untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama.
"Wartawan sering melakukan kontrol sosial dan pengawasan terhadap pemerintah. Maka kita pun siap untuk diawasi jika melakukan pelanggaran dalam berorganisasi," tandas Sasongko. ***