LANGITVIRAL.COM – Gubernur Jambi, Al Haris, membuka forum lintas perangkat daerah bidang sosial kependudukan dan pencatatan sipil di Shang Ratu Hotel, Kota Jambi, pada Jumat 8 Maret 2024.
Forum ini dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial dari kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyoroti kompleksitas persoalan dalam bidang sosial, seperti kekerasan terhadap anak, tingginya angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Penomena ini membutuhkan sinergi dari kita semua, baik di tingkat kabupaten maupun kota, untuk mengatasi persoalan ini," kata Al Haris.
Selanjutnya, terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil, Al Haris mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi baru saja membentuk tim perumus grand design pembangunan kependudukan Provinsi Jambi.
"Kinerja mereka harus terukur. Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, kita membutuhkan data yang akurat dan valid sebagai rujukan kita semua. Dalam rentang waktu antara Februari (Pemilu) hingga November 2024, akan terjadi banyak perubahan data pemilih," ujarnya.
Al Haris juga menyoroti masalah perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) dan meminta kerjasama antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam menghadapi kendala-kendala yang mungkin timbul.
"Jika ada kendala dalam perekaman data Pilkada, saya meminta kepada para Bupati untuk membuat surat kepada kami. Apakah itu masalah mesin, kebutuhan tinta, atau hal lainnya, yang penting tidak ada kendala yang menghambat proses perekaman data Pilkada," jelasnya.
Baca Juga: Danrem 042/Gapu Pimpin Sertijab Kasi Intel dan Kasi Pers Kasrem 042/Gapu
Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya keseragaman data terkait kemiskinan dan stunting antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
"Data kita harus seragam antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Tidak boleh ada tumpang tindih dalam data-data yang kita miliki," tandas Al Haris.
Dengan adanya forum lintas perangkat daerah ini, diharapkan tercipta koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani berbagai persoalan sosial dan kependudukan, serta meningkatkan kualitas data yang menjadi dasar kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi. ***