LANGITVIRAL.COM, Kota Jambi – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi rupanya sedang disoroti oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasha rupanya masih memantau kerja para pembantunya.

Sebelumnya dia mengaku tak puas dengan kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi, yang tak juga menyelesaikan tugas merger sekolah.

Kali ini, Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengeluhkan kerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi.

BACA JUGA: Gelar TFG, Kapolri Tekankan Personel Harus Pahami Tugas dan Cara Bertindak saat Amankan KTT ASEAN

Rupanya, ada beberapa faktor yang membuat Syarif Fasha ini merasa tak puas.

Selain soal keberadaan bangunan Jambi City Center (JCC) yang berada di Eks Terminal Simpang Kawat, Kota Jambi yang tak kunjung selesai, ada beberapa masalah lain.

Pertama, Fasha juga mengkritik DPMPTSP karena banyak proses perizinan tak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kata dia, proses perizinan masih banyak yang terlalu lama. Menumpuk di meja kepala dinas.

BACA JUGA: Di Kota Jambi, Oknum Brimob Keroyok Mahasiswa, Kabid Humas Polda Jambi Bilang Begini

Dia tak mau, jika kondisi ini dimanfaatkan oleh kehadiran para calo.

“Itu Dinas Perkim, PUPR, dan juga DPMPSTP kemarin sudah duduk satu meja. Terkait izin skala kecil, itu prosesnya harusnya hanya 1-3 hari saja. Untuk yang skala sedang, mungkin hanya butuh 4-10 hari. Kalau yang besar paling sekitar 2 minggu. Tapi saya lihat di lapangan, masih banyak mengeluh, prosesnya lama. Numpuk di meja kepala dinas. Saya sudah sampaikan juga, jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh calo,” jelasnya.

Selain itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasha menilai, bahwa DPMPTSP juga dinilai tak responsif terhadap isu–isu di lapangan.

Sebab, selama ini hanya menunggu perintah Wali Kota baru bertindak.

“Makanya saya bilang kalian itu harus banyak jalan, jangan di rumah saja. Pantau gudang dan bangunan lain. Apalagi yang baru dibangun itu dipantau dokumen perizinannya. Jangan nanti masyarakat justru melapor lewat Media Sosial (Medsos),” katanya.

Terkait keberadaan JCC, Wali Kota Jambi Syarif Fasha bilang, kesepakatan Bangun-Guna-Serah atau dikenal dengan istilah Build-Operate-Transfer (BOT) sudah berjalan.

Dia pun meminta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyelesaikan masalah ini.

“Saya minta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera menyelesaikan. Saya minta laporannya dalam waktu dekat ini. Tidak boleh tertunda lagi,” kata Fasha.

Untuk diketahui, awalnya, Pemerintah Kota Jambi akan mendapat kontribusi sebesar Rp85 miliar dari Jambi City Center (JCC), Simpang Kawat.

Kontribusi tersebut didapat Pemkot dari BOT JCC yang disepakati selama 30 tahun.

Pemkot bakal menerima kontribusi secara bertahap. Tahap pertama, Pemerintah mendapat Rp7,5 miliar untuk 5 tahun awal, pada tahun keenam hingga tahun ke 15, Pemkot akan mendapatkan Rp25 miliar, dan tahun keenam belas hingga akhir BOT, pemkot mendapatkan Rp52,5 miliar.